Dua Kriteria Pembatasan Sosial Berskala Besar
Waktu Baca: 3 Menit
Bagaimana reaksi anda ?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
256fb pembatasan sosial berskala besar e1586413887952 1
You have reacted on "Dua Kriteria " A few seconds ago

Dua Kriteria , () akhirnya memberlakukan berkaitan dengan pencegahan disease (). Untuk mendukung kebijakan tersebut mengeluarkan aturan baru berupa Peraturan dan Keputusan (Keppres). Menurut , sesuai Undang-Undang, Pembatasan Sosial Bersekala Besar () ditetapkan oleh Menteri yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas dan kepala daerah. Dasar hukum yang digunakan adalah UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan . “Dengan terbitnya ini, semuanya jelas. Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi, semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang, dan serta Keppres tersebut,” ujarnya. yang dimaksud adalah No. 21 Tahun 2010 tentang . adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yangdiduga terinfeksi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus tersebut. daerah dapat melakukan atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu. Namun ada syaratnya yaitu harus dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang . “ sebagaimana dimaksud pada (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan,” bunyi 2 (2) tersebut.

Trending sekarang :  Anak SMA Membunuh Begal di Malang Didakwa 1 Tahun Pembinaan

Penetapan didasarkan pada dua kriteria. Pertama, jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Dalam konteks ini, Jakarta dan Jawa Barat adalah dua wilayah yang paling banyak tersebar. Di Jakarta, pasien positif corona telah menyebar di tiap kecamatan. Kriteria kedua, ada kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Beragam peraturan kebijakan telah diterbitkan. Jauh-jauh hari meminta agar para karyawan bekerja di rumah, meliburkan sekolah, dan warga tidak melakukan aktivitas yang mengundang keramaian di tempat umum. Permintaan ini kembali disebutkan dalam 4 (1) . (2) yang sama mengatur pembatasan yang dilakukan harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. “Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kcbutuhan dasar penduduk,” begitu bunyi (3) 4 21. Pembatasan juga harus mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan pokok. 5 menyebutkan apabila telah ditetapkan oleh menteri bidang , Pemda wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan . Selain itu dalam (2) juga mengatakan Pemda juga diminta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Selanjutnya, 6 mengatur peran kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan yang dijabat Doni Monardo. Seperti peran sebagai pemberi pertimbangan dan juga mengusulkan kepada menteri bidang dalam penetapan wilayah . Apabila usul disetujui maka Pemda wajib melaksanakan . “Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. No. 21 Tahun 2020 diundangkan pada 31 Maret 2020 dan ditandatangani .

Trending sekarang :  PSBB Malang Raya, Perbatasan Antar Daerah Semakin Ketat
Dua Kriteria Pembatasan Sosial Berskala Besar
101KFE Assistent | 101KFE.ID | Portal Education News

Keppres

Selain , juga menerbitkan Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Masyarakat . Isi Keppres ini ada tiga poin. Pertama, menetapkan sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Masyarakat. Kedua penanggulangan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini adalah payung hukum penetapan kedaruratan . Ketiga, mengatur mulai berlakunya Keppres. “Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” bunyi poin 3 Keppres No. 11 Tahun 2020 yang ditetapkan pada 31 Maret 2020 dan ditandatangani .

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini