Waktu Baca: 2 Menit
Bagaimana reaksi anda ?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on "Kemenkeu Berikan Empat Terkait Perpaja..." A few seconds ago
Deskripsi Terkait

Kemenkeu Berikan Empat Terkait Bagi Usaha Terdampak , Kementerian Keuangan memberikan empat terkait sebagai langkah membantu Wajib Pajak (WP) terdampak wabah . Keempat tersebut terkait dengan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketentuan ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2020, yang berlaku mulai 1 April 2020.

Trending sekarang :  Kuota Gratis 30GB Indosat Paket Belajar Di Rumah
Terkait PPh Pasal 21

Pertama, PPh Pasal 21 akan diberikan kepada para pemberi dari klasifikasi 440 yang tercantum dalam  lampiran (terlampir), dan merupakan perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Melalui ini, pemerintah akan menanggung PPh Pasal 21 dari pegawai dengan penghasilan bruto tetap dan teratur, yang jumlahnya tidak lebih dari Rp200 juta dalam setahun. Untuk mendapatkan ini, pemberi dapat menyampaikan pemberitahuan untuk pemanfaatan PPh Pasal 21 kepada Kepala KPP terdaftar. pemerintah ini akan diberikan sejak Masa Pajak April 2020 hingga September 2020.

PPh Pasal 22 Impor

Kedua adalah PPh Pasal 22 Impor, yang dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang. WP yang dapat dibebaskan dari pungutan ini adalah usaha yang sesuai dengan kode klasifikasi (terlampir) dan telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE. Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 harus diajukan oleh WP secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP Pusat terdaftar. Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020.

Trending sekarang :  Game Online : 8 Ball Pool
Pengurangan PPh Pasal 25

Ketiga, pemerintah memberikan pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30 persen dari yang seharusnya terutang. Pengurangan besarnya PPh Pasal 25 dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Jika WP memenuhi kriteria tersebut, maka pengurangan besarnya akan berlaku sampai dengan Masa Pajak September 2020.

PPN bagi WP yang memiliki Klasifikasi

Terakhir, PPN bagi WP yang memiliki klasifikasi (terlampir) dan telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE. Selain itu, Pengusaha Kena Pajak (PKP) ini adalah WP yang PPN lebih bayar restitusinya paling banyak Rp5 miliar. Dengan syarat ini, WP dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah.  Jika PKP tersebut memenuhi syarat, maka Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan berlaku untuk Masa Pajak sejak PMK 23 diundangkan sampai dengan Masa Pajak September 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Oktober 2020.

Trending sekarang :  Raksasa dari Cardiff Adalah Hoax Amerika
Unduhan Berkas Terkait :
Sumber Terkait Terkait :

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini