Deskripsi Terkait

Kemenkeu Berikan Empat Terkait Bagi Usaha Terdampak , Kementerian Keuangan memberikan empat terkait sebagai langkah membantu Wajib Pajak (WP) terdampak . Keempat tersebut terkait dengan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) 21, PPh 22 Impor, PPh 25 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketentuan ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 , yang berlaku mulai 1 April .

Terkait PPh 21

Pertama, PPh 21 akan diberikan kepada para pemberi dari klasifikasi 440 yang tercantum dalam  lampiran (terlampir), dan merupakan perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Melalui ini, akan menanggung PPh 21 dari pegawai dengan penghasilan bruto tetap dan teratur, yang jumlahnya tidak lebih dari Rp200 juta dalam setahun. Untuk mendapatkan ini, pemberi dapat menyampaikan pemberitahuan untuk pemanfaatan PPh 21 kepada Kepala KPP terdaftar. ini akan diberikan sejak Masa Pajak April hingga September .

Trending sekarang :
AXIS Program Kuota Edukasi GRATIS
PPh 22 Impor

Kedua adalah PPh 22 Impor, yang dipungut oleh Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang. WP yang dapat dibebaskan dari pungutan ini adalah usaha yang sesuai dengan kode klasifikasi (terlampir) dan telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE. Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh 22 harus diajukan oleh WP secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP Pusat terdaftar. Jangka pembebasan dari pemungutan PPh berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September .

PPh 25

Ketiga, memberikan insentif PPh 25 sebesar 30 persen dari yang seharusnya terutang. besarnya PPh Pasal 25 dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan besarnya secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Jika WP memenuhi kriteria insentif tersebut, maka besarnya akan berlaku sampai dengan Masa Pajak September .

Trending sekarang :
Pro Kontra Sekolah Tatap Muka
Insentif PPN bagi WP yang memiliki Klasifikasi

Terakhir, insentif PPN bagi WP yang memiliki klasifikasi (terlampir) dan telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE. Selain itu, Pengusaha Kena Pajak (PKP) ini adalah WP yang PPN lebih bayar restitusinya paling banyak Rp5 miliar. Dengan syarat ini, WP dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah.  Jika PKP tersebut memenuhi syarat, maka Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan berlaku untuk Masa Pajak sejak PMK 23 diundangkan sampai dengan Masa Pajak September dan disampaikan paling lama tanggal 31 Oktober .

Unduhan Berkas Insentif Terkait :
Sumber Terkait Insentif Terkait :
Content Protection By Dmca.com

Post Disclaimer

Informasi yang terkandung dalam pos ini hanya untuk keperluan informasi umum. Informasi ini disediakan oleh Kemenkeu Berikan Empat Insentif Terkait Perpajakan Bagi Usaha Terdampak Corona dan sementara kami berusaha untuk menjaga agar informasi tetap terbaru dan benar, kami tidak membuat pernyataan atau jaminan dalam bentuk apa pun, tersurat maupun tersirat, tentang kelengkapan, keakuratan, keandalan, kesesuaian, atau ketersediaan dengan menghormati situs web atau informasi, produk, layanan, atau gambar terkait yang terdapat pada pos untuk tujuan apa pun. 101 Portal Education News

Trending sekarang :
Ditemukan Air Dingin di Mars

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here