Menkominfo: Google dan Facebook Bangun Pusat Data di RI
Menkominfo: Google dan Facebook Bangun Pusat Data di RI
101KFE Assistant | Portal Education News

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa  dan  memiliki rencana membangun pusat di Indonesia. Ini sejalan dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan aturan yang menyatakan bahwa perusahaan digital yang ada di Indonesia, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk memiliki pusat terintegrasi di Tanah Air. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 soal Penyelenggaraan Sistem dan (PSTE).

Selain itu, pemerintah juga tengah membentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Maka dari itu, perusahaan seperti Google dan Facebook pun nantinya harus mengikuti ketentuan itu. Johnny mengatakan kedua perusahaan menyambut baik aturan itu dan telah menyatakan rencana pembangunan pusat data di Tanah Air. Hal ini disampaikannya usai menemani Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan delegasi Dewan Bisnis AS-ASEAN (US-ASEAN Business Council) di Istana Merdeka, Kamis (5/12). “Google, Facebook sudah punya rencana membangun pusat data di Indonesia,” ujar Johnny.

Trending sekarang :
Sekolah Diliburkan atau Ditutup : Bagaimana Cara Belajar di Negara Lain?
Menkominfo: Google dan Facebook Bangun Pusat Data di RI
101KFE Assistant | Portal Education News

Sayangnya, Johnny belum bisa menyebutkan waktu pasti kapan sekiranya rencana kedua perusahaan digital asal Amerika Serikat itu akan merealisasikan rencananya. “Tanya mereka, jangan tanya saya. Tapi kalau mereka sudah investasi di sini kan bagus,” imbuhnya. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperjelas lebih dulu sebelum Google dan Facebook membangun pusat data di Indonesia, yaitu letak pusat data dan aliran (flow) data. Pasalnya, kedua aturan itu harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di internasional.

dalam negeri maupun melewati batas itu perlu ada protokolnya dan dia reciprocal-nya. Tapi standarnya di PBB belum ada, ini yang harus dibicarakan sama-sama,” katanya. “Bagaimana lintas batas ada di PBB untuk bersama-sama atau bilateral reciprocal seperti apa. Free flow data itu apa basis kepercayaan saja atau ada standar yang dipatuhi bersama,” sambungnya. Selain itu, aturan di internasional juga harus disesuaikan dengan aturan di masing-masing . Sementara Indonesia masih mempersiapkan penerbitan RUU PDP yang diharapkan bisa selesai pembahasannya di DPR pada 2020 mendatang.

Content Protection by DMCA.com

Post Disclaimer

Informasi yang terkandung dalam pos ini hanya untuk keperluan informasi umum. Informasi ini disediakan oleh Menkominfo: Google dan Facebook Bangun Pusat Data di RI dan sementara kami berusaha untuk menjaga agar informasi tetap terbaru dan benar, kami tidak membuat pernyataan atau jaminan dalam bentuk apa pun, tersurat maupun tersirat, tentang kelengkapan, keakuratan, keandalan, kesesuaian, atau ketersediaan dengan menghormati situs web atau informasi, produk, layanan, atau gambar terkait yang terdapat pada pos untuk tujuan apa pun. 101 Portal Education News

Trending sekarang :
Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE [Versi Lite]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini