Menkominfo: Google dan Facebook Bangun Pusat Data di RI
ads

[media-credit id=”1″ align=”alignleft” width=”300″]Menkominfo: Google Dan Facebook Bangun Pusat Data Di Ri[/media-credit]

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa  dan  memiliki rencana membangun pusat di Indonesia. Ini sejalan dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan aturan yang menyatakan bahwa perusahaan digital yang ada di Indonesia, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk memiliki pusat terintegrasi di Tanah Air. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 soal Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

ads

Selain itu, pemerintah juga tengah membentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pribadi (RUU PDP). Maka dari itu, perusahaan seperti dan pun nantinya harus mengikuti ketentuan itu. Johnny mengatakan kedua perusahaan menyambut baik aturan itu dan telah menyatakan rencana pembangunan pusat di Tanah Air. Hal ini disampaikannya usai menemani Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan delegasi Dewan Bisnis AS-ASEAN (US-ASEAN Business Council) di Istana Merdeka, Kamis (5/12). “Google, sudah punya rencana membangun pusat di Indonesia,” ujar Johnny.

Trending sekarang :
Android Untuk PC atau Komputer

[media-credit id=”1″ align=”alignleft” width=”300″]Menkominfo: Google Dan Facebook Bangun Pusat Data Di Ri[/media-credit]

Sayangnya, Johnny belum bisa menyebutkan waktu pasti kapan sekiranya rencana kedua perusahaan digital asal Serikat itu akan merealisasikan rencananya. “Tanya mereka, jangan tanya saya. Tapi kalau mereka sudah investasi di sini kan bagus,” imbuhnya. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperjelas lebih dulu sebelum dan membangun pusat di Indonesia, yaitu letak pusat dan aliran (flow) data. Pasalnya, kedua aturan itu harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di internasional.

“Free flow dalam negeri maupun melewati batas itu perlu ada protokolnya dan dia reciprocal-nya. Tapi standarnya di PBB belum ada, ini yang harus dibicarakan sama-sama,” katanya. “Bagaimana lintas batas ada di PBB untuk bersama-sama atau bilateral reciprocal seperti apa. Free flow itu apa basis kepercayaan saja atau ada standar yang dipatuhi bersama,” sambungnya. Selain itu, aturan di internasional juga harus disesuaikan dengan aturan di masing-masing negara. Sementara Indonesia masih mempersiapkan penerbitan RUU PDP yang diharapkan bisa selesai pembahasannya di DPR pada 2020 mendatang.

Content Protection By Dmca.com

Post Disclaimer

Informasi yang terkandung dalam pos ini hanya untuk keperluan informasi umum. Informasi ini disediakan oleh Menkominfo: Google dan Facebook Bangun Pusat Data di RI dan sementara kami berusaha untuk menjaga agar informasi tetap terbaru dan benar, kami tidak membuat pernyataan atau jaminan dalam bentuk apa pun, tersurat maupun tersirat, tentang kelengkapan, keakuratan, keandalan, kesesuaian, atau ketersediaan dengan menghormati situs web atau informasi, produk, layanan, atau gambar terkait yang terdapat pada pos untuk tujuan apa pun. 101 Kesalahan Flat Earth Indonesia

Trending sekarang :
Google Chrome Pensiun Di Pertengahan Tahun 2020
ads

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini