Daftar negara dengan pengakuan terbatas

  Negara non-anggota PBB yang tidak diakui oleh negara manapun
  Negara non-anggota PBB yang diakui hanya oleh non-anggota PBB
  Negara non-anggota PBB yang diakui oleh setidaknya satu anggota PBB
  Negara anggota PBB yang tidak diakui oleh setidaknya satu anggota lain

Daftar negara dengan pengakuan terbatas memberikan suatu gambaran mengenai entitas geopolitik saat ini, yang ingin diakui sebagai negara berdaulat di bawah hukum internasional namun tidak atau belum mendapatkan pengakuan diplomatik dunia secara penuh.

Entitas seperti ini secara umum terbagi ke dalam dua kategori. Pertama, entitas yang memiliki penguasaan penuh atau sebagian atas wilayah yang diklaimnya yang memerintah sendiri secara de facto dan telah menyatakan suatu keinginan untuk merdeka penuh. Kedua, entitas yang tidak memiliki penguasaan penuh atas wilayah yang diklaimnya, tetapi diakui memiliki klaim de jure atas wilayahnya oleh setidaknya satu negara lain yang diakui secara luas. Beberapa negara dalam daftar ini, seperti Siprus dan Republik Korea, diakui oleh mayoritas negara-negara lain dan merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi dimasukkan ke dalam daftar ini karena sejumlah kecil negara lain menarik pengakuannya.

Lihat untuk entitas seperti ini yang ada pada masa lalu. Lihat untuk pemerintahan yang tidak diakui dan tidak memilik penguasaan atas wilayah yang diklaimnya.

Ada 192 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tahta Suci diakui berdaulat menurut hukum internasional, tetapi tidak menjadi anggota PBB (berstatus sebagai negara pengamat).[1]

Entitas geopolitik saat ini menurut tingkat pengakuan

Negara non-anggota PBB yang tidak diakui oleh negara manapun

Nama Dipersengketakan sejak Pengakuan Informasi lebih lanjut Referensi
 Somaliland 1991 Tidak ada negara yang mengakui Somaliland merdeka secara de jure dari Somalia.

Negara non-anggota PBB yang diakui hanya oleh non-anggota PBB

Nama Dipersengketakan sejak Pengakuan Informasi lebih lanjut Referensi
  1. ALIH Templat:Country data Republik Artsakh
1991 Kemerdekaan Nagorno-Karabakh diakui oleh Abkhazia, Ossetia Selatan dan Transnistria. Seluruh negara anggota PBB mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Azerbaijan.
 Transnistria 1990 Kemerdekaan Transnistria diakui oleh Abkhazia, Ossetia Selatan dan Nagorno-Karabakh. Seluruh negara anggota PBB mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Moldova. [2]

Negara non-anggota PBB yang diakui oleh setidaknya satu anggota PBB

Nama Dipersengketakan sejak Pengakuan Informasi lebih lanjut Referensi
 Abkhazia 1992 Kemerdekaan Abkhazia diakui oleh enam negara anggota PBB (Rusia, Nikaragua, Venezuela, Nauru, Tuvalu dan Vanuatu) dan tiga negara non-anggota PBB (Ossetia Selatan, Nagorno-Karabakh dan Transnistria).[3] Seluruh negara anggota PBB lainnya mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Georgia. , Pengakuan internasional Abkhazia dan Ossetia Selatan [4][5]
 Arab Sahrawi 1976 Sahara Barat merupakan subyek dari berbagai klaim yang saling bertentangan: Maroko mengklaim seluruh wilayahnya dan menduduki sebagian besarnya, sementara Republik Demokratik Arab Sahrawi (RDAS) hanya menguasai tetapi juga mengklaim kedaulatan penuh atas seluruh wilayahnya. Kemerdekaan Sahara Barat di bawah kedaulatan RDAS diakui oleh 84 negara anggota PBB dan Uni Afrika. Sahara Barat diakui sebagai bagian de jure dari Maroko oleh 25 negara anggota PBB dan Liga Arab. Seluruh negara anggota PBB lainnya tidak mengakui kedua negara memiliki otoritas de jure atas wilayah tersebut; wilayah tersebut termasuk dalam sejak dimasukkan pada 1960-an sebagai Sahara Spanyol. [6]
 Republik Tiongkok (Taiwan) 1949 Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Republik Tiongkok (dikenal secara umum sebagai "Taiwan") mendukung Kebijakan Satu Tiongkok yang menyatakan bahwa Tiongkok secara de jure merupakan suatu entitas berdaulat tunggal yang meliputi wilayah yang saat ini berada di bawah penguasaan RRT dan Taiwan. Taiwan diakui sebagai satu-satunya pemerintahan Tiongkok yang sah oleh negara anggota PBB dan Tahta Suci. Berdasarkan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2758, RRT merupakan satu-satunya pemerintahan Tiongkok yang sah, suatu posisi yang juga diambil oleh negara anggota PBB lainnya. Banyak negara memiliki hubungan tidak resmi dengan Taiwan. Status politik Taiwan, Hubungan luar negeri Taiwan [7]
 Kosovo 2008 Kemerdekaan Kosovo diakui oleh 108 negara anggota PBB, Taiwan, dan beberapa organisasi internasional. Seluruh negara anggota PBB lainnya mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Serbia. PBB telah mengelola administasi wilayah ini sejak 1999 melalui , dengan kerja sama dari Uni Eropa sejak 2008. Berdasarkan , Kosovo tetap merupakan bagian dari Republik Federal Yugoslavia (di mana Serbia merupakan negara penerusnya), menunggu suatu penyelesaian politik untuk menentukan status akhirnya[8]. , Pengakuan internasional Kosovo [9]
 Ossetia Selatan 1991 Kemerdekaan Ossetia Selatan diakui oleh lima negara anggota PBB (Rusia, Nikaragua, Venezuela, Tuvalu dan Nauru) dan tiga negara non-anggota PBB (Abkhazia, Nagorno-Karabakh dan Transnistria).[3] Seluruh negara anggota PBB lainnya mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Georgia. , Pengakuan internasional Abkhazia dan Ossetia Selatan [5][10]
 Palestina 1988 Negara Palestina diakui oleh 132 negara anggota PBB,[11] Republik Demokratik Arab Sahrawi, Tahta Suci, Liga Arab, dan Organisasi Konferensi Islam, setelah Deklarasi Kemerdekaan Palestina oleh Organisasi Pembebasan Palestina. Misi Palestina memiliki status diplomatik atau khusus di 22 negara anggota PBB lainnya dan Uni Eropa. Israel tidak mengakui negara Palestina. Akan tetapi, sebagai hasil dari Persetujuan Damai Oslo dan , pemerintah Israel telah mengalihkan kekuasaan tertentu dan tanggung jawab pemerintahan sendiri kepada Otoritas Nasional Palestina, yang berlaku di wilayah Tepi Barat dan jalur Gaza. PBB mengakui Palestina sebagai entitas non-anggota dengan status pengamat. [12]
 Siprus Utara 1983 Kemerdekaan Siprus Utara diakui oleh satu negara anggota PBB, Turki. Seluruh negara anggota PBB lainnya mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Siprus. Organisasi Konferensi Islam memberikan status pengamat kepada Siprus Utara. [13]

Negara anggota PBB yang tidak diakui oleh setidaknya satu anggota lain

Nama Dipersengketakan sejak Pengakuan Informasi lebih lanjut Referensi
 Armenia 2006 Armenia saat ini tidak diakui oleh satu anggota PBB, Pakistan, karena Pakistan mendukung Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh. Hubungan luar negeri Armenia [14][15]
 Tiongkok 1949 RRT merupakan entitas yang lebih diakui secara luas dari 2 entitas yang mengklaim sebagai pemerintah "Tiongkok", satu lagi adalah Republik Tiongkok (Taiwan). RRT tidak menerima hubungan diplomatik dengan negara-negara yang mengakui Taiwan (22 negara kecil anggota PBB dan Tahta Suci per 2011). Sebagian besar negara-negara tersebut tidak mengakui RRT sebagai suatu negara secara resmi, dan beberapa telah menjalin hubungan dengan Taiwan tetapi tetap menyatakan bahwa mereka tidak berkeinginan untuk berhenti mengakui RRT (Kiribati, Nauru).[16][17] Beberapa negara yang saat ini hanya mengakui RRT telah mencoba memberikan pengakuan dan membuka hubungan dengan Taiwan dan RRT secara bersama-sama sebelumnya (Liberia, Vanuatu).[18][19][20] Sesuai dengan , RRT merupakan satu-satunya perwakilan resmi Tiongkok di PBB. [21]
 Israel 1948 Israel tidak diakui oleh 32 negara anggota PBB, termasuk Arab Saudi, Indonesia, Iran[22], Irak[23], Republik Demokratik Rakyat Korea, Kuba, Kuwait, Lebanon, Libia[24], Malaysia, Pakistan, Sudan, Suriah dan Yaman. serta satu negara non-anggota PBB, Republik Demokratik Arab Sahrawi. Israel , yang mengklaim hak untuk membentuk suatu negara di wilayah yang saat ini diduduki oleh Israel. [25][26]
 Korea Selatan 1948 Republik Korea tidak diakui oleh Republik Demokratik Rakyat Korea. [27][28]
 Korea Utara 1948 Republik Demokratik Rakyat Korea tidak diakui oleh Jepang dan Republik Korea.[29] [30][31][32]
 Siprus 1974 Siprus tidak diakui oleh satu negara anggota PBB, Turki, dan satu negara non-anggota PBB, Siprus Utara, di mana keduanya merujuk Siprus sebagai "Güney Kıbrıs Rum Kesimi", Bagian Yunani dari Siprus Selatan. [33][34][35]

Lihat pula

Referensi

  1. ^ Non-member State
  2. ^ "Abkhazia: Ten Years On". BBC 2. 2001. Diakses tanggal 2008-06-16. 
  3. ^ a b South Ossetia opens embassy in Abkhazia The Tiraspol Times
  4. ^ Clogg, Rachel (2001). "Abkhazia: Ten Years On". Conciliation Resources. Diakses tanggal 2008-02-26. 
  5. ^ a b Russia recognises Georgian rebels - BBC, 2008-08-26[1]
  6. ^ Sahrawi Arab Democratic Republic (1976-02-27). "Sahrawi Arab Democratic Republic". Western Sahara Online. Diakses tanggal 2008-02-28. 
  7. ^ Lewis, Joe (2002-08-04). "Taiwan Independence". Digital Freedom Network. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1998-12-02. Diakses tanggal 2008-02-28. 
  8. ^ http://www.unmikonline.org/press/reports/N9917289.pdf
  9. ^ "Kosovo MPs proclaim independence". BBC News. 2008-02-17. Diakses tanggal 2008-02-28. 
  10. ^ Stojanovic, Srdjan (2003-09-23). "OCHA Situation Report". Center for International Disaster Information. Diakses tanggal 2008-02-28. 
  11. ^ http://web.archive.org/web/20060404211437/http://www.pna.gov.ps/Government/gov/recognition_of_the_State_of_Palestine.asp
  12. ^ "3.10 - How many countries recognize Palestine as a state?". Institute for Middle East Understanding. 2007. Diakses tanggal 2008-02-28. 
  13. ^ Hadar, Leon (2005-11-16). "In Praise of 'Virtual States'". AntiWar. Diakses tanggal 2008-02-28. 
  14. ^ Pakistan Worldview - Report 21 - Visit to Azerbaijan Senate of Pakistan — Senate foreign relations committee, 2008
  15. ^ Nilufer Bakhtiyar: "For Azerbaijan Pakistan does not recognise Armenia as a country" 13 September 2006 [14:03] - Today.Az
  16. ^ Lee, Meifang "Minister announces resumption of diplomatic ties with Nauru" Taiwan Today 2005-05-20 Retrieved 2011-04-29
  17. ^ "Kiribati president upbeat on conference, Taiwan" Radio Australia 21 June 2010 Retrieved 2011-04-29
  18. ^ Crocombe, Ron Asia in the Pacific Islands: Replacing the West University of the South Pacific. Institute of Pacific Studies 2007 p. 258 Online version available at Google Books
  19. ^ "Looking East: China-Africa Engagements Liberia Case Study" African Center for Economic Transformation, Monrovia December 2009
  20. ^ Chiu, Hungdah "The International Legal Status of the Republic of China (Revised Version)" Occasional Papers/Reprints Series in Contemporary Asian Studies Number 5 - 1992 (112), School of Law, University of Maryland ISBN 0-925153-23-0
  21. ^ "Constitution of the People's Republic of China". International Human Rights Treaties and Documents Database. Diakses tanggal 2008-02-28. 
  22. ^ http://www.rferl.org/content/Iran_Says_Israel_Stops_Its_Aid_Ship_To_Gaza/1369553.html
  23. ^ http://www.forward.com/articles/13571/
  24. ^ http://www.commondreams.org/headline/2008/12/04-3
  25. ^ Government of Israel (1948-05-14). "Declaration of Israel's Independence 1948". Yale University. Diakses tanggal 2008-02-28. 
  26. ^ http://www.mythsandfacts.org/ReplyOnlineEdition/chapter-1.html
  27. ^ US Library of Congress (2000-10-07). "World War II and Korea". Country Studies. Diakses tanggal 2008-02-28. 
  28. ^ Sterngold, James (1994-09-03). "China, Backing North Korea, Quits Armistice Commission". The New York Times. Diakses tanggal 2008-02-29. 
  29. ^ "Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea". Diakses tanggal 2008-10-27. 
  30. ^ "Declaration of Independence". TIME. 1966-08-19. Diakses tanggal 2008-02-29.  Teks "author " akan diabaikan ()
  31. ^ Scofield, David (2005-01-04). "Seoul's double-talk on reunification". Asia Times. Diakses tanggal 2008-02-29. 
  32. ^ "Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea". Diakses tanggal 2008-10-27. 
  33. ^ CIA World Factbook (2008-02-28). "Cyprus". Central Intelligence Agency. Diakses tanggal 2008-02-28. 
  34. ^ "Cyprus exists without Turkey's recognition: president". XINHUA. 2005-10-01. Diakses tanggal 2008-03-07. 
  35. ^ http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=20800#search=%20Turkey