August 5, 2021

Pembatasan Sosial Berskala Besar | 101 Portal Education News

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB adalah Kebijakan pertama kali disetujui pada 6 April 2020 bagi provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan diterapkan keesokan harinya. Peraturan gubernur berkaitan dengan ini masih disusun. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

    • Peliburan sekolah dan tempat kerja. Pasal 13 ayat 3 mengecualikan kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.
    • Pembatasan kegiatan keagamaan. Pasal 13 ayat 4 dan 5 menyebutkan pembatasan kegiatan keagamaan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.
    • Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pasal 13 ayat 6 menyebutkan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Pasal 13 ayat 7 mengecualikan tempat-tempat seperti swalayan, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi, fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; dan tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga.
    • Pembatasan kegiatan sosial dan budaya.
    • Pembatasan moda transportasi.
    • Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Rumus-Rumus Fisika Energi

[media-credit name=”USER” align=”alignleft” width=”300″][/media-credit]

Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona. Presiden Joko Widodo dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 telah menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait Corona Virus Disease di lndonesia. Jokowi juga menandatangai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam menghadapi wabah COVID-19.

1. #SahabatPengayoman, Pemerintah melalui Menteri Kesehatan telah mengelurkan pedoman bagi kepala daerah yang ingin melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menghambat penyebaran Covid-19 di wilayahnya#LawanCovid19#disiplinterapkanPSBB pic.twitter.com/tBLXbWl5pY

— #KamiPasti (@Kemenkumham_RI) April 6, 2020

Informasi yang terkandung dalam pos ini hanya untuk keperluan informasi umum. Informasi ini disediakan oleh Pembatasan Sosial Berskala Besar dan sementara kami berusaha untuk menjaga agar informasi tetap terbaru dan benar, kami tidak membuat pernyataan atau jaminan dalam bentuk apa pun, tersurat maupun tersirat, tentang kelengkapan, keakuratan, keandalan, kesesuaian, atau ketersediaan dengan menghormati situs web atau informasi, produk, layanan, atau gambar terkait yang terdapat pada pos untuk tujuan apa pun. 101 Portal Education News

3 Anak di Australia Kebal Terhadap COVID-19

Kurang
Cukup
Baik
Sangat Baik
Sempurna