Waktu Baca: 5 Menit
Bagaimana reaksi anda ?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
1bc10 pembatasan sosial berskala besar psbb 1
You have reacted on " () Indones..." A few seconds ago

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan di Indonesia pada tahun 2020 sebagai tanggapan terhadap penyakit koronavirus 2019 () yang telah menjadi , termasuk di Indonesia. Pembatasan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Kementerian Kesehatan, dan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pembatasan sosial berskala besar
101KFE Assistent | 101KFE.ID | Portal Education News

Kasus pertama dikonfirmasi di Indonesia pada 2 Maret 2020, dengan dua warga Depok, Jawa Barat dinyatakan positif mengidap penyebab penyakit tersebut. Pada 15 Maret, Indonesia mengumumkan 117 kasus yang terkonfirmasi dan menyerukan kepada penduduk Indonesia untuk melakukan langkah-langkah pembatasan sosial, sementara beberapa pemimpin daerah di Jakarta, Banten dan Jawa Barat sudah menutup sekolah dan tempat-tempat umum. Keesokan harinya, Joko Widodo menyampaikan bahwa ia tidak akan melakukan karantina wilayah atau penguncian (bahasa Inggris: ). Pada 27 Maret, Dedy Yon Supriyono, wali kota Tegal, Jawa Tengah mengumumkan bahwa kota yang dipimpinnya akan menerapkan tindakan penguncian lokal, menutup beberapa titik akses ke dan dari kota, dan menjadi pertama yang melakukannya di Indonesia.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, yang mengatur sebagai respons terhadap , yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membatasi pergerakan orang dan barang masuk dan keluar dari daerah masing-masing asalkan mereka telah mendapat izin dari kementerian terkait (dalam hal ini Kementerian Kesehatan, di bawah Terawan Agus Putranto). Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pada saat yang sama, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 juga ditandatangani, yang menyatakan coronavirus sebagai bencana nasional. Pembuatan kedua peraturan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang mengatur ketentuan mendasar untuk .

  • Wilayah dengan status
    • Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi provinsi pertama yang menerapkan kebijakan ini, dengan usulan disetujui pada 6 April 2020 dan diterapkan empat hari kemudian. Pembatasan ini berlaku selama dua minggu hingga 23 April. Selama penerapan kebijakan ini, seluruh perjalanan KRL Commuter Line, MRT Jakarta, dan Transjakarta dibatasi jumlah penumpangnya hingga sekitar 50 persen, serta dibuka hanya pada pukul 06.00 hingga 18.00 WIB.[11] Ojek daring dilarang mengangkut penumpang, sedangkan kegiatan sekolah, kampus, dan kantor dilakukan dari rumah.

    • Jawa Barat

Pada 8 April, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan lima kota dan kabupaten yaitu Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bogor, serta Kota dan Kabupaten Bekasi mengajukan kebijakan ini. Pada 11 April, Kementerian Kesehatan menyetujui usulan dari Jawa Barat dan diumumkan keesokan harinya akan diberlakukan sejak 15 hingga 28 April. Kemudian menyusul wilayah Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang diajukan melakukan oleh Pemprov Jawa Barat kepada Kementerian Kesehatan pada tanggal 16 April 2020 serta disetujui oleh Menteri Kesehatan pada keesokan harinya. Untuk pemberlakuan efektif akan dilakukan sesuai kesepakatan Gubernur Jawa Barat dengan bupati/walikota di wilayah Bandung Raya yaitu pada tanggal 22 April 2020.

    • Banten

Pada 7 April, Gubernur Banten Wahidin Halim meminta tiga kota dan kabupaten yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan mengajukan kebijakan ini. Pada 12 April, Kementerian Kesehatan menyetujui usulan dari Banten dan diumumkan keesokan harinya akan diberlakukan sejak 18 April hingga 1 Mei.

    • Riau

Pada tanggal 13 April 2020, Kementerian Kesehatan menyetujui usulan dari Kota Pekanbaru. berlaku mulai tanggal 17 April 2020.

    • Sulawesi Selatan

Kota Makassar ialah wilayah pertama di Sulawesi yang mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 16 April 2020. Adapun sebelumnya pemerintah kota setempat mengajukan ke pemerintah pusat pada tanggal 14 April 2020. berlaku mulai tanggal 24 April 2020. Kemudian menyusul Kabupaten Gowa mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 23 April 2020.

    • Jawa Tengah

Kota Tegal merupakan wilayah pertama di Jawa Tengah diberi izin untuk menerapkan , dengan surat persetujuan bertanggal 17 April 2020. Di Tegal, mulai diterapkan pada 23 April 2020.

    • Sumatra Barat

Sumatra Barat merupakan provinsi pertama setelah yang menerapkan . Menteri Kesehatan memberikan izin pelaksanaan pada tanggal 17 April 2020 setelah diusulkan oleh Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno. diterapkan pada 22 April hingga 5 Mei 2020.

    • Kalimantan Selatan

Pengajuan di Kota Banjarmasin pada tanggal 17 April 2020 telah disetujui oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 19 April 2020. Sehingga seluruh perbatasan kota akan diberi pos penjagaan.

    • Kalimantan Utara

Pengajuan di Kota Tarakan pada tanggal 18 April 2020 telah disetujui oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 19 April 2020, bersamaan dengan Kota Banjarmasin. diajukan sebab terjadi peningkatan dan penyebaran kasus penyakit koronavirus 2019 () yang signifikan.

Trending sekarang :  Astronomi Quran dan Astronomi Sains Modern

di disetujui pada tanggal 21 April 2020 oleh Menteri Kesehatan untuk wilayah Kota Surabaya dan dua kabupaten yang berbatasan langsung yaitu Kabupaten dan Kabupaten Gresik. Sebelumnya pimpinan ketiga daerah ini diminta oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk menerapkan dalam sebuah diskusi resmi. Untuk wilayah Kabupaten , akan dilaksanakan di 14 kecamatan, sementara Kabupaten Gresik memberlakukan di 8 kecamatan.

    • Gorontalo

Pengajuan di Provinsi Gorontalo telah disetujui oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 28 April 2020 setelah pengajuan sebelumnya sempat ditolak. mulai diterapkan pada 4 Mei 2020.

  • Kronologi Pengajuan
 
No. Wilayah Provinsi Status Tanggal penetapan Tanggal mulai Ref
1 Provinsi DKI Jakarta Disetujui 6 April 2020 10 April 2020 [8]
2 Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur Ditolak 11 April 2020 [40]
3 Kota BekasiKabupaten BekasiKota BogorKabupaten BogorKota Depok Jawa Barat Disetujui 12 April 2020 15 April 2020 [14]
4 Kota Pekanbaru Riau Disetujui 12 April 2020 17 April 2020 [23]
5 Kota TangerangKota Tangerang SelatanKabupaten Tangerang Banten Disetujui 12 April 2020 18 April 2020 [20]
6 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah Ditolak 12 April 2020 [40]
7 Kota Sorong Papua Barat Ditolak 12 April 2020 [40]
8 Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara Ditolak 15 April 2020 [41]
9 Kota Makassar Sulawesi Selatan Disetujui 16 April 2020 24 April 2020 [42]
10 Kota BandungKabupaten BandungKabupaten Bandung BaratKota CimahiKabupaten Sumedang Jawa Barat Disetujui 17 April 2020 22 April 2020 [18]
11 Kota Tegal Jawa Tengah Disetujui 17 April 2020 23 April 2020 [43]
12 Provinsi Sumatra Barat Disetujui 17 April 2020 22 April 2020 [30]
13 Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan Disetujui 19 April 2020 24 April 2020 [44]
14 Kota Tarakan Kalimantan Utara Disetujui 19 April 2020 26 April 2020 [32][45]
15 Kota SurabayaKabupaten SidoarjoKabupaten Gresik Jawa Timur Disetujui 21 April 2020 28 April 2020 [34][46]
16 Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan Disetujui 22 April 2020 29 April 2020 [26]
17 Provinsi Gorontalo Disetujui 28 April 2020 4 Mei 2020 [39]
18 Provinsi Jawa Barat Disetujui 1 Mei 2020 6 Mei 2020 [47]
Trending sekarang :  Penjelasan MUI Tentang Panduan Ramadan di Tengah Pandemi Corona

 

4 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini