Pembatasan sosial berskala besar PSBB
ads

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan di pada sebagai tanggapan terhadap koronavirus 2019 () yang telah menjadi , termasuk di . Pembatasan tersebut dilaksanakan oleh dengan persetujuan Kementerian Kesehatan, dan paling sedikit meliputi peliburan dan tempat , pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

[media-credit id=”1″ align=”none” width=”620″]Pembatasan Sosial Berskala Besar[/media-credit]

ads

 

Kasus pertama dikonfirmasi di pada 2 Maret , dengan dua warga Depok, Jawa Barat dinyatakan positif mengidap penyebab tersebut. Pada 15 Maret, mengumumkan 117 kasus yang terkonfirmasi dan menyerukan kepada penduduk untuk melakukan langkah-langkah , sementara beberapa pemimpin di , Banten dan Jawa Barat sudah menutup dan tempat-tempat umum. Keesokan harinya, menyampaikan bahwa ia tidak akan melakukan atau penguncian (bahasa Inggris: ). Pada 27 Maret, Dedy Yon Supriyono, wali Tegal, mengumumkan bahwa yang dipimpinnya akan menerapkan tindakan penguncian lokal, menutup beberapa titik akses ke dan dari , dan menjadi lokasi pertama yang melakukannya di .

Pada tanggal 31 Maret , menandatangani Peraturan Nomor 21 , yang mengatur berskala besar sebagai respons terhadap , yang memungkinkan untuk membatasi pergerakan orang dan barang masuk dan keluar dari masing-masing asalkan mereka telah mendapat izin dari kementerian terkait (dalam hal ini Kementerian Kesehatan, di bawah Terawan Agus Putranto). Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan dan tempat , pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pada saat yang sama, Keputusan Nomor 11 juga ditandatangani, yang menyatakan sebagai bencana nasional. Pembuatan kedua peraturan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang mengatur ketentuan mendasar untuk .

Khusus Ibukota menjadi pertama yang menerapkan kebijakan ini, dengan usulan disetujui pada 6 April dan diterapkan empat hari kemudian. Pembatasan ini berlaku selama dua minggu hingga 23 April. Selama penerapan kebijakan ini, seluruh perjalanan KRL Commuter Line, MRT , dan Transjakarta dibatasi jumlah penumpangnya hingga sekitar 50 persen, serta dibuka hanya pada pukul 06.00 hingga 18.00 WIB. Ojek dilarang mengangkut penumpang, sedangkan kegiatan , , dan kantor dilakukan dari .

    • Jawa Barat

Pada 8 April, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan lima dan kabupaten yaitu Depok, dan Kabupaten Bogor, serta dan Kabupaten Bekasi mengajukan kebijakan ini. Pada 11 April, Kementerian Kesehatan menyetujui usulan dari Jawa Barat dan diumumkan keesokan harinya akan diberlakukan sejak 15 hingga 28 April. Kemudian menyusul Bandung Raya yang meliputi Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, dan Kabupaten Sumedang diajukan melakukan oleh Jawa Barat kepada Kementerian Kesehatan pada tanggal 16 April serta disetujui oleh Menteri Kesehatan pada keesokan harinya. Untuk pemberlakuan efektif akan dilakukan sesuai kesepakatan Gubernur Jawa Barat dengan bupati/walikota di Bandung Raya yaitu pada tanggal 22 April .

    • Banten

Pada 7 April, Gubernur Banten Wahidin Halim meminta tiga dan kabupaten yaitu Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan mengajukan kebijakan ini. Pada 12 April, Kementerian Kesehatan menyetujui usulan dari Banten dan diumumkan keesokan harinya akan diberlakukan sejak 18 April hingga 1 Mei.

    • Riau

Pada tanggal 13 April , Kementerian Kesehatan menyetujui usulan dari Pekanbaru. berlaku mulai tanggal 17 April .

    • Sulawesi Selatan

Makassar ialah pertama di Sulawesi yang mendapat persetujuan PSBB dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 16 April . Adapun sebelumnya setempat mengajukan PSBB ke pusat pada tanggal 14 April 2020. PSBB berlaku mulai tanggal 24 April 2020. Kemudian menyusul Kabupaten Gowa mendapat persetujuan PSBB dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 23 April 2020.

Tegal merupakan pertama di diberi izin untuk menerapkan PSBB, dengan surat persetujuan bertanggal 17 April 2020. Di Tegal, PSBB mulai diterapkan pada 23 April 2020.

    • Sumatra Barat

Sumatra Barat merupakan pertama setelah DKI yang menerapkan PSBB. Menteri Kesehatan memberikan izin pelaksanaan PSBB pada tanggal 17 April 2020 setelah diusulkan oleh Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno. PSBB diterapkan pada 22 April hingga 5 Mei 2020.

    • Kalimantan Selatan

Pengajuan PSBB di Banjarmasin pada tanggal 17 April 2020 telah disetujui oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 19 April 2020. Sehingga seluruh perbatasan akan diberi pos penjagaan.

    • Kalimantan Utara

Pengajuan PSBB di Tarakan pada tanggal 18 April 2020 telah disetujui oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 19 April 2020, bersamaan dengan Banjarmasin. PSBB diajukan sebab terjadi peningkatan dan penyebaran kasus koronavirus 2019 () yang signifikan.

PSBB di disetujui pada tanggal 21 April 2020 oleh Menteri Kesehatan untuk Surabaya dan dua kabupaten yang berbatasan langsung yaitu Kabupaten dan Kabupaten Gresik. Sebelumnya pimpinan ketiga ini diminta oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk menerapkan PSBB dalam sebuah diskusi resmi. Untuk Kabupaten , PSBB akan dilaksanakan di 14 kecamatan, sementara Kabupaten Gresik memberlakukan PSBB di 8 kecamatan.

    • Gorontalo

Pengajuan PSBB di Gorontalo telah disetujui oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 28 April 2020 setelah pengajuan sebelumnya sempat ditolak. PSBB mulai diterapkan pada 4 Mei 2020.

  • Kronologi Pengajuan PSBB
 
No. Status Tanggal penetapan Tanggal mulai Ref
1 Provinsi DKI Jakarta Disetujui 6 April 2020 10 April 2020 [8]
2 Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur Ditolak 11 April 2020 [40]
3 Kota BekasiKabupaten BekasiKota BogorKabupaten BogorKota Depok Jawa Barat Disetujui 12 April 2020 15 April 2020 [14]
4 Kota Pekanbaru Riau Disetujui 12 April 2020 17 April 2020 [23]
5 Kota TangerangKota Tangerang SelatanKabupaten Tangerang Banten Disetujui 12 April 2020 18 April 2020 [20]
6 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah Ditolak 12 April 2020 [40]
7 Kota Sorong Papua Barat Ditolak 12 April 2020 [40]
8 Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara Ditolak 15 April 2020 [41]
9 Kota Makassar Sulawesi Selatan Disetujui 16 April 2020 24 April 2020 [42]
10 Kota BandungKabupaten BandungKabupaten Bandung BaratKota CimahiKabupaten Sumedang Jawa Barat Disetujui 17 April 2020 22 April 2020 [18]
11 Kota Tegal Jawa Tengah Disetujui 17 April 2020 23 April 2020 [43]
12 Provinsi Sumatra Barat Disetujui 17 April 2020 22 April 2020 [30]
13 Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan Disetujui 19 April 2020 24 April 2020 [44]
14 Kota Tarakan Kalimantan Utara Disetujui 19 April 2020 26 April 2020 [32][45]
15 Kota SurabayaKabupaten SidoarjoKabupaten Gresik Jawa Timur Disetujui 21 April 2020 28 April 2020 [34][46]
16 Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan Disetujui 22 April 2020 29 April 2020 [26]
17 Provinsi Gorontalo Disetujui 28 April 2020 4 Mei 2020 [39]
18 Provinsi Jawa Barat Disetujui 1 Mei 2020 6 Mei 2020 [47]
Trending sekarang :
Kosmologi Bumi Datar Ikan Bahamut

 

Content Protection By Dmca.com

Post Disclaimer

Informasi yang terkandung dalam pos ini hanya untuk keperluan informasi umum. Informasi ini disediakan oleh Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Indonesia 2020 dan sementara kami berusaha untuk menjaga agar informasi tetap terbaru dan benar, kami tidak membuat pernyataan atau jaminan dalam bentuk apa pun, tersurat maupun tersirat, tentang kelengkapan, keakuratan, keandalan, kesesuaian, atau ketersediaan dengan menghormati situs web atau informasi, produk, layanan, atau gambar terkait yang terdapat pada pos untuk tujuan apa pun. 101 Portal Education News

Trending sekarang :
COVID-19
ads

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini