Pembatasan Sosial Berskala Besar

atau adalah Kebijakan pertama kali disetujui pada 6 April 2020 bagi provinsi Khusus Ibukota Jakarta dan diterapkan keesokan harinya. Peraturan gubernur berkaitan dengan ini masih disusun. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang dalam Rangka Percepatan Penanganan Disease 2019 (COVID-19).

  • Pelaksanaan meliputi
    1. Peliburan sekolah dan tempat kerja.
    2. Pembatasan kegiatan keagamaan.
    3. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.
  • Rincian
    • Peliburan sekolah dan tempat kerja. Pasal 13 ayat 3 mengecualikan kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.
    • Pembatasan kegiatan keagamaan. Pasal 13 ayat 4 dan 5 menyebutkan pembatasan kegiatan keagamaan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.
    • Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pasal 13 ayat 6 menyebutkan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Pasal 13 ayat 7 mengecualikan tempat-tempat seperti swalayan, pasar, atau dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi, atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; dan tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga.
    • Pembatasan kegiatan dan budaya.
    • Pembatasan moda transportasi.
    • Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.
  • Referensi
Trending sekarang :
Lapor Konten Hoaks Virus Corona di Portal Aduan Kominfo

[media-credit name=”USER” align=”alignleft” width=”300″]Pembatasan Sosial Berskala Besar Psbb[/media-credit]

telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan menghadapi virus corona. dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 telah menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait Corona Virus Disease di lndonesia. Jokowi juga menandatangai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan dalam menghadapi wabah COVID-19.

Content Protection By Dmca.com

Post Disclaimer

Informasi yang terkandung dalam pos ini hanya untuk keperluan informasi umum. Informasi ini disediakan oleh Pembatasan Sosial Berskala Besar dan sementara kami berusaha untuk menjaga agar informasi tetap terbaru dan benar, kami tidak membuat pernyataan atau jaminan dalam bentuk apa pun, tersurat maupun tersirat, tentang kelengkapan, keakuratan, keandalan, kesesuaian, atau ketersediaan dengan menghormati situs web atau informasi, produk, layanan, atau gambar terkait yang terdapat pada pos untuk tujuan apa pun. 101 Kesalahan Flat Earth Indonesia

Trending sekarang :
3 Anak di Australia Kebal Terhadap COVID-19

1 KOMENTAR

  1. […] Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan di Indonesia pada tahun 2020 sebagai tanggapan terhadap penyakit koronavirus 2019 (COVID-19) yang telah menjadi pandemi, termasuk di Indonesia. Pembatasan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Kementerian Kesehatan, dan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. […]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini