ads

: Undang-Undang Cipta untuk Reformasi Struktural dan Percepat Transformasi Ekonomi

[media-credit id=”1″ align=”alignleft” width=”300″]Pers Presiden Ri Terkait Undang-Undang Cipta Kerja[/media-credit]

pagi tadi memimpin rapat terbatas bersama jajarannya untuk membahas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. menegaskan bahwa secara umum Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi.

ads

“Pagi tadi saya telah memimpin rapat terbatas secara virtual tentang Undang-Undang Cipta bersama jajaran dan para gubernur. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi,” kata dalam keterangan resmi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 9 Oktober .

Adapun kesebelas klaster tersebut yaitu urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, urusan dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengeaan sanksi, urusan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek , serta urusan kawasan ekonomi.

Kepala juga menjelaskan bahwa Undang-Undang Cipta disusun untuk memenuhi kebutuhan atas lapangan baru yang sangat mendesak. Menurutnya, setiap ada sekitar 2,9 juta penduduk usia baru yang masuk ke . Apalagi di tengah , terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak .

Trending sekarang :
Bagaimana cara kerja Televisi Satelit ?

“Sebanyak 87 persen dari total penduduk bekerja, memiliki tingkat setingkat ke bawah, di mana 39 persen berpendidikan dasar, sehingga perlu mendorong lapangan baru, khususnya di sektor padat karya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerjabertujuan untuk menyediakan lapangan sebanyak-banyaknya bagi para pencari serta pengangguran,” jelasnya.

Namun demikian, melihat adanya unjuk rasa penolakan , yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoaks di media . Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Kepala hendak meluruskan beberapa disinformasi tersebut.

mengambil contoh adanya yang menyebutkan tentang penghapusan (Upah Minimum ), (Upah Minimum Kabupaten/), dan UMSP (Upah Minimum Sektoral ).

“Hal ini tidak benar, karena faktanya adalah Upah Minimum Regional () tetap ada,” tegas .

Trending sekarang :
12 Hoax Omnibus Law Cipta Kerja

Selain itu, ada juga kabar yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Dengan tegas menyatakan bahwa hal tersebut juga tidak benar.

“Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang, upah bisa dihitung berdasarkan dan berdasarkan hasil,” imbuhnya.

Demikian juga dengan kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti, baik cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, dihapus dan tidak ada kompensasinya. sekali lagi menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar dan menyatakan bahwa hak cuti tetap ada.

“Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapan pun secara sepihak? Tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan dan kesejahteraan lainnya hilang? Yang benar adalah jaminan tetap ada,” paparnya.

Di samping itu, juga menepis kabar bahwa ini mendorong komersialisasi . Menurutnya, yang diatur dalam klaster hanyalah formal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Sedangkan, perizinan tidak diatur dalam Undang-Undang Cipta ini, apalagi perizinan untuk di pesantren, itu tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang (Cipta ) ini, dan aturan yang selama ini ada tetap berlaku,” tegasnya.

Trending sekarang :
UU Ciptaker Matikan TV Analog 2022

Adapun terkait keberadaan tanah, Kepala menjelaskan bahwa tanah tersebut diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan , kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan, serta reforma agraria.

“Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, dan kita selama ini tidak memiliki tanah,” tandasnya.

Bogor, 9 Oktober
Biro Pers, Media, dan Sekretariat Presiden

Content Protection By Dmca.com

Post Disclaimer

Informasi yang terkandung dalam pos ini hanya untuk keperluan informasi umum. Informasi ini disediakan oleh Pers Presiden RI Terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan sementara kami berusaha untuk menjaga agar informasi tetap terbaru dan benar, kami tidak membuat pernyataan atau jaminan dalam bentuk apa pun, tersurat maupun tersirat, tentang kelengkapan, keakuratan, keandalan, kesesuaian, atau ketersediaan dengan menghormati situs web atau informasi, produk, layanan, atau gambar terkait yang terdapat pada pos untuk tujuan apa pun. 101 Portal Education News

ads

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini